Menelisik Fokus Pemerintah Terhadap Pengembangan Infrastruktur Melalui APBN 2017
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Lengkapnya, APBN adalah suatu rancangan
rencana pengelolaan keuangan negara yang diatur Pemerintah tiap tahunnya, ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut secara jelas termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 |
| Definisi APBN (sumber: Kementerian Keuangan RI) |
Tahun 2016 yang akan segera usai
menjadi tanda akan berakhirnya pelaksanaan APBN 2016 dan perlu dipersiapkannya suatu rancangan pengelolaan keuangan negara untuk tahun selanjutnya. Oleh karena itu,
pada tanggal 26 Oktober 2016 sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia telah menyepakati dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2017 dan selanjutnya pada
tanggal 28 November 2016 telah diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun
2016 tentang APBN tahun anggaran 2017.
APBN 2017 merupakan APBN tahun ketiga bagi Pemerintahan
Kabinet Kerja untuk mewujudkan Nawacita yang menjadi komitmen Pemerintah. Sejak
tahun 2015, Pemerintah fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang
diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan
tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Target
pendapatan negara di dalam APBN 2017 adalah target yang ambisius namun tetap
hati-hati di tengah ketidakpastian perekonomian dunia. APBN 2017 ini disusun
secara realistis, bijaksana, dan mendukung kegiatan ekonomi sesuai Rencana
Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) periode 2015-2019 yang ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang
tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan
& teknologi serta inovasi. Implikasi perencanaan APBN juga mengikuti arah
pembangunan RPJMN 2015-2019 yang berorientasi pada kewilayahan dan pemerataan.
 |
| Arah RPJMN 2015-2016 (sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) |
Di samping itu, dalam APBN 2017,
pemerintah telah menetapkan empat target pembangunan, yang ditujukan untuk
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Target tersebut
adalah tingkat pengangguran disasar 5,6%; angka kemiskinan sebesar 10,5%; gini
rasio sebesar 0,39; dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,10.
 |
| Target Pembangunan (sumber: Kementerian Keuangan RI) |
Dalam rangka mencapai target utama tersebut, Pemerintah mengatur anggaran sedemikian rupa dengan analisis yang matang sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara holistik. Salah satu analisa konkretnya adalah bagaimana Pemerintah menganggarkan dana dan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas Pemerintah dalam APBN 2017. Dalam APBN 2017, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp387,3 Milyar untuk infrastruktur yang mana meningkat dari APBNP tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017, Menteri Keuangan diberikan kewenangan lebih banyak dalam mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dibandingkan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016. Hal ini sejatinya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur Indonesia.
 |
| Anggaran Infrastruktur Indonesia (sumber: Informasi APBN 2017, Kementerian Keuangan RI) |
 |
| Perbandingan Kewenangan Menteri Keuangan dalam UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 dan UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 |
 |
| Sasaran Infrastruktur (sumber: Kementerian Keuangan RI) |
Infrastruktur diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu unsur utama perekonomian yang esensial. Di zaman globalisasi dan persaingan internasional, pembangunan sosial-ekonomi yang berkesinambungan serta pengurangan kemiskinan tidak akan bisa tercapai tanpa infrastruktur yang memadai dan efisien. Pernyataan tersebut ditunjang oleh CIDES (2007) dan penelitian empiris oleh Mustajab (2009) yang memperkirakan bahwa 1% kenaikan dalam investasi infrastruktur menyumbang 0,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan ketidakterjangkauan antar regional serta potensi perdagangan yang belum dimanfaatkan, pemerintah menyadari ketidakcukupan infrastruktur dalam mewadahi kebutuhan masyarakat yang tinggi saat ini merupakan salah satu kendala utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, perlu dilakukan suatu peningkatan investasi di infrastruktur baru, serta pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, APBN 2017 hadir sebagai manifestasi peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur melalui pendanaan.
Mari bersama #SadarAPBN untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk dapat membangun Indonesia melalui infrastrukturnya agar dapat menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah melalui ketaatan dalam membayar pajak agar tecapainya suatu pendapatan maksimal sehingga pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan dapat diakomodasi melalui APBN secara menyeluruh. Selain itu, masyarakat juga ikut dapat mengambil peran dengan menyebarkan informasi APBN 2017 sebagai realisasi kepedulian warga negara terhadap bangsanya. Sehingga, masyarakat dapat turut mengawasi aliran anggaran dana APBN 2017 dengan seksama demi mencapai suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata dan menyeluruh di Indonesia.
Mari bersama #SadarAPBN untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk dapat membangun Indonesia melalui infrastrukturnya agar dapat menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah melalui ketaatan dalam membayar pajak agar tecapainya suatu pendapatan maksimal sehingga pembangunan infrastruktur yang sudah dianggarkan dapat diakomodasi melalui APBN secara menyeluruh. Selain itu, masyarakat juga ikut dapat mengambil peran dengan menyebarkan informasi APBN 2017 sebagai realisasi kepedulian warga negara terhadap bangsanya. Sehingga, masyarakat dapat turut mengawasi aliran anggaran dana APBN 2017 dengan seksama demi mencapai suatu pemenuhan kebutuhan masyarakat secara merata dan menyeluruh di Indonesia.
Bagi pembaca yang ingin mengetahui secara detail APBN 2017 dan alokasi anggarannya, Anda dapat berkunjung ke www.kemenkeu.go.id/apbn2017 atau jika Anda ingin mengenal APBN itu sendiri, Anda dapat mempelajarinya di http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/elearning_apbn.swf.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
________.
Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017
________.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016
________.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Berita
Elektronik
Antara News. “Menkeu: Belanja Infrastruktur APBN 2017
Sebesar Rp387,3 Triliun”. Diakses pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 16.30 WIB.
Artikel
Elektronik
Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal
Anggaran. “Informasi APBN 2017: APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di
tengah Ketidakpastian Global”. Diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul
10.00 WIB. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Informasi%20APBN%202017%20071216.pdf
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. “Prioritas
Pembangunan Infrastruktur 2016”. Diakses pada tanggal 10 Desember 2016 pukul
10.21 WIB. http://www.pu.go.id/konreg2015/BAHAN%20KONREG%202015/Paparan%20Deputi%20Sarpras%20Bappenas%20-%20Konreg%20PU%202015.pdf
Departemen Kebijakan dan Penelitian Ekonomi, Bank
Pembangunan Islam. “Indonesia Kendala Kritis Bagi Pembangunan Infrastruktur”.
Diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 19.00 WIB.
http://www.worldwaqf.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/INDONESIA%20BAHASA%20BOOK.pdf
http://www.worldwaqf.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Publications/INDONESIA%20BAHASA%20BOOK.pdf
Kementerian2 yg dapet APBN secara rinci apa aja ya? Dan bener tuh kita sebagai masyarakat harus sadar APBN. Tapi ada ga peran pemerintah agar masyarakat secara keseluruhan sadar APBN?
ReplyDeleteSecara rinci kementerian yang mendapatkan anggaran belanja infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp98,8 triliun, Kementerian
DeletePerhubungan Rp42,1 triliun, Kementerian Pertanian Rp2,7 triliun dan
Kementerian ESDM Rp3,6 triliun. Untuk infrastruktur sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp4,2 triliun, Kementerian Agama Rp1,2 triliun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Rp0,1 triliun dan Kementerian Perindustrian Rp0,6 triliun.
Menanggapi komentar selanjutnya, masyarakat memang sejatinya perlu mengetahui bagaimana Pemerintah menjalankan kekuasaanya, salah satunya adalah bagaimana Pemerintah menganggarkan dana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat akan APBN, masyarakat akan sadar untuk menyokong program pemerintahan yang telah dianggarkan. Terkait peran Pemerintah, Pemerintah sesungguhnya sudah melakukan beberapa program agar masyarakat sadar APBN, Pertama, memberitahukan segala fungsi alokasi anggaran dengan transparan ke lapisan masyarakat melalui jumpa pers. Kedua, mengunggah artikel elektronik berjudul "Informasi APBN 2017" (Anda dapat mengunduhnya di http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Informasi%20APBN%202017%20071216.pdf). Terakhir, mengadakan lomba blog-vlog terkait APBN 2017 agar masyarakat #SadarAPBN :)
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
Harusnya memang masyarakat harus turut andil akan sadar APBN, tapi banyak pula rakyat indonesia ini yang masih mempertahankan sifat-sifat kuno mereka tidak ingin tahu lebih lanjut. Menurut saya sangat sulit hal ini terjadi, tapi tidak ada yang tidak mungkin selagi diupayakan.
ReplyDeleteSetuju dengan pendapat Ida bahwa masyarakat perlu di dorong untuk mengetahui bagaimana Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk dapat mendorong kemajuan Indonesia. Terlebih, dengan mengetahui dana APBN, masyarakat dapat membantu memonitori aliran anggaran sehingga tindak pidana korupsi yang selama ini ditakuti oleh masyarakat dalam diminimalisasi.
DeleteMengenai kemungkinan masyarakat untuk dapat #SadarAPBN secara menyeluruh, saya yakin hal ini dapat dicapai dengan maksimal dengan peran masyarakatnya itu sendiri untuk dapat saling menyebarkan informasi APBN 2017.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
Artikel yang menarik, tetapi bisa kah dijelaskan lebih lanjut urgensi masyarakat untuk sadaf APBN?
ReplyDeleteUrgensi masyarakat untuk sadar APBN secara umum adalah dengan #SadarAPBN, diharapkan masyarakat dapat membantu mengawasi pelaksanaan penganggaran dana APBN dari pusat ke daerah agar maksud dari tujuan rancangan pengelolaan dapat terpenuhi, yaitu pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Jika masyarakat tidak #SadarAPBN, maka posibilitas dalam pelaksanaan korupsi sangatlah tinggi. Di samping itu, dengan kita #sadarAPBN, maka kita akan berupaya juga untuk dapat menyokong program pemerintah yang mana digerakkan dengan alokasi dana APBN.
DeleteTerima kasih telah berkomentar,
Salam.
mantep cuy data-grafiknya oke laah hahaha great job dude!
ReplyDeleteTerima kasih Nabil!
DeleteData grafik yang ada di blog ini sebagian dibuat oleh Kementerian Keuangan RI dalam rangka memberikan informasi APBN 2017 ke masyarakat.
Artikel ini sangat menggugah pembaca untuk sadar akan apbn negara ini, namun Apakah parameter masyarakat yg sadar akan apbn? dan harapan pemerintah akan hal ini? Mksih
ReplyDeleteParameter masyarakat yang sadar APBN adalah masyarakat yang mengetahui alokasi anggaran ABPN secara utuh dan mengetahui anggaran-anggaran esensial dari tiap alokasinya. Sehingga, masyarakat mengetahui berapa alokasi anggaran untuk masing-masing kebutuhan masyarakat. Harapan dari Pemerintah adalah agar masyarakat lebih mengenal anggaran negerinya sendiri. Terlebih, dapat membantu mengawasi jalannya aliran dana APBN dan ikutserta menyukseskan APBN dengan ikut ambil bagian dalam program yang dibuat oleh Pemerintah.
DeleteTerima kasih telah berkomentar,
Salam.
Menarik, jadi disini poin persuasinya adalah peran masyarakat dari perspektif publikasi dan ketaatan membayar pajak ya? Sepertinya bisa dielaborasi lebih jauh, ada satu hal yang saya lihat agak kontradiktif disini, yakni target pembangunan infrastruktur berupa sarana transportasi di kawasan pedesaan. Tidakkah seharusnya pembangunan daerah lebih diarahkan pada sumber daya manusia dan bukan mobilisasi? Tidak bermaksud menyalahkan logika makroekonomi, tapi bukankah ketika sebuah daerah menjadi lebih aksesibel dari sebelumnya, berarti akan semakin besar peluang intervensi pihak luar dalam mengeksploitasi kekayaan alam dan 'menyalip' pemberdayaannya? Tidakkah kemudian ABPN 2017 menjadi kurang tepat sasaran mengingat kesejahteraan berbasis kesetaraan sejauh ini masih menjadi nuansa dominan dari nawacita?
ReplyDeleteTapi terlepas dari itu semua, agaknya penulis sangat detil dalam mengekspos komparasi APBN dan menggali fakta yang berkaitan. Sukses terus! Dan terima kasih sudah semakin membuat kami pembaca menjadi #SadarAPBN
Dalam artikel ini memang yang penulis elaborasikan adalah peran masyarakat dalam perspektif publikasi agar turut mengawasi jalannya aliran anggaran dan perspektif ketaatan bayar pajak agar mendukung program yang dijalankan oleh Pemerintah. Menanggapi komentar Anda selanjutnya, sesungguhnya yang dapat saya sampaikan adalah bahwa mengenai target pembangunan infrastruktur berupa sarana transportasi di kawasan pedesaan sesungguhnya berbarengan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut. Dalam tulisan ini, saya mengambil perspektif dari Pemerintah dalam alokasi anggaran infrastruktur. Jadi, saya tidak mengelaborasi lebih jauh mengenai pengembangan kualitas sumber daya yang ada. Namun, sejatinya APBN tetap menganggarkan 20% alokasi dana APBN untuk pendidikan yang mana merupakan salah satu bentuk pembangunan daerah yang diarahkan pada sumber daya manusia. Mengenai kurangnya elaborasi dalam blog ini juga didukung dengan peraturan dari lomba blog-vlog yang saya ikuti, yakni 800 kata.
DeleteJadi, terkait kekhawatiran adanya posibiltas intervensi pihak luar dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan menyalip kualitas pemberdayaan manusia dapat dihindarkan karena realitanya penganggaran dalam pembangunan infrastruktur telah disesuaikan dengan pengangaran dalam pengembangan sumber daya manusia. Sehingga, terjadi keseimbangan alokasi fungsi penganggaran.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
Apakah ada pembatasan pada apbn? Supaya uang tidak dikorupsikan bagaimana pemerintah merencanakan apbn?
ReplyDeleteApakah yang dimaksud adalah pembatasan pencairan dana APBN? Jika iya, Berdasarkan riset dan pembelajaran dari pelaksanaan APBN 2016, menurut penulis akan ada suatu pembatasan pencairan dana terkait penyerapan dana daerah yang belum maksimal. Menurut data Kementerian Keuangan, sejak 2011 hingga Juni 2015 masih terdapat dana pemerintah daerah di perbankan yang “menganggur” hingga Rp27,3 triliun dan jumlahnya berpotensi meningkat, apabila tidak ada terobosan dalam hal pencairan anggaran. Kondisi ini disebabkan adanya kekhawatiran dari masing-masing kepala daerah akan ancaman pidana terhadap pengambilan kebijakan oleh para pejabat pemerintah derah sehingga serapan anggaran di daerah masih rendah.
DeleteMengenai bagaimana pemerintah untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi, sesungguhnya dengan dibuatnya suatu APBN, maka Pemerintah dan masyarakat dapat mengawasi aliran pendapatan negara dengan baik. Jika terdapat angka yang tidak sesuai, maka Pemerintah dapat menyelidiki kemanakah dana tersebut mengalir. Diharapkan juga adanya peran dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk dapat mengoptimalkan pengawasan internal kepada setiap kebijakan yang diambil untuk pembangunan.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
such a great article dude!
ReplyDeleteThank you, dude!
Delete"Ini mungkin di luar konteks infrastruktur, kalau boleh tahu kenapa anggaran untuk kementerian kemendikbud lebih kecil daripada yang lainnya. Padahal kan anggaran untuk kemendikbud 20% dari APBN?
ReplyDeleteKalau boleh minta contactnya sekalian mas, untuk diskusi lebih jauh
Wah, tampaknya Anda telah memelajari APBN 2017, ya. Jadi, memang untuk anggaran Kementerian Lembaga untuk Kemendikbud itu sendiri kecil, yakni hanya 39,8 triliun, lebih kecil dibandingkan Kementerian Agama yang mendapatkan anggaran sebesar 60,2 triliun, dan Kementerian Kesehatan yang memiliki anggaran belanja sejumlah 58,3 triliun. Dalam jumpa pers, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal terjadi karena banyak fungsi Kementerian Kemendikbud yang telah didelegasikan ke daerah sehingga anggaran belanja Kemendikbud menjadi kecil. Berbeda dengan Kementerian Agama yang pelaksanaan fungsinya masih terkonsentrasi di pusat.
DeleteBerkenaan dengan diskusi, mas Andri bisa menghubungi saya melalui fajaradinugroho7@gmail.com.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa untuk #SadarAPBN, ya!
ReplyDeleteHehe jago ya. Mau nanya dong Fajar, apakah target pertumbuhan ekonomi yg dicatok hingga 5,1% dan mungkin tahun 2018 akan mencapai >6% itu sebuah hal yg realistis? ketika kita melihat lagi menurut saya sistem rapbn 2017 ini masih kurang sehat melihat dari sisi neraca keseimbangan primer yang masih terus negatif. Belum lagi pertumbuhan ekonomi kita akan terkena imbas dari pelambatan pertumbuhan ekonomi china dan dampak dari rencana kebijakan AS yang lebih proteksionis. Kesimpulannya sih artikel yang Fajar buat ini sudah sangat bagus didukung data-data yang baik. Terus berkarya kawan.
ReplyDeleteSalam #sadarAPBN
Menurut saya pribadi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% merupakan hal yang realistis karena hal ini ditunjang dengan 7 hasil penelitian yang dijadikan referensi pemerintah. Diantaranya IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%, World Bank sebesar 5,3%, Standard and Poor's memperkirakan 5,2%, Consensus Economic 5,3%, ADB 5,5 %, Fitch Ratings 5,5%, dan Moody's 5,2%. Untuk perkiraan >6% pada tahun 2018, sepertinya hal tersebut realistis karena paket kebijakan ekonomi pemerintah yang semakin terasa dampaknya bagi masyarakat. Mengenai sistem rapbn 2017 yang masih kurang sehat, hal ini sesungguhnya masih di garis yang aman bagi Indonesia karena defisit Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti Amerika defisit -5%, Malaysia defisit -3,4%, dan Rusia defisit -5,7%. Namun, Pemerintah sendiri pun memang harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
DeleteMengenai ketidakpastian global yang Anda pertanyakan sesungguhnya itu adalah bagian dari tantangan Pemerintah yang berasal dari potensi risiko atas gejolak ketidakpastian kebijakan likuiditas pasar keuangan global. Selain yang Anda sebutkan, risiko lainnya muncul dari ketidakpastian ekonomi Eropa pasca hasil referendum di Inggris (brexit). Jadi, memang imbas dari potensi risiko yang telah disebutkan akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia sehingga Pemerintah harus dapat dengan sigap mengambil kebijakan terkait tantangan yang telah disebut.
Terima kasih, Purwaka!
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
Artikelnya Sangat Menarik untuk dibaca.
ReplyDeleteMengenai topik tersebut saya ingin bertanya. Bagaimana peranan APBD terhadap APBN? Karena kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya Daerah memiliki peranan yang besar terhadap pendapatan dan pengeluaran negara.
Terima kasih.
APBD memiliki peranan yang penting pula dalam pengelolaan angaran dana. Seperti yang telah saya paparkan dalam artikel bahwa sesuai Pasal 11 ayat (15) UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 dinyatakan bahwa Dana Transfer Umum sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah. Selain itu, untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk belanja infrastruktur daerah. Sesungguhnya dari peraturan tersebut kita mengetahui bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan infrasktur secara merata dan menyeluruh memerlukan bantuan pengelolaan daerah agar dapat optimal.
DeleteTerima kasih telah berkomentar,
Salam.
Tulisanya yang cukup sederhana mempermudah saya yang awam untuk memahami isi dari artikel. saya jadi semangat nih kak untuk bener-bener paham sma APBN.
ReplyDeleteNanya dong kak fajar, saya mau tahu bagaimana cara pemerintah menetapkan target-targetnya sehingga bisa keluar angka persentase penurunan ataupun kenaikan.Kan disebutkan tuh kak kalau target penurunan dari kemiskinan tahun 2017 sebesar 5,6%. Nah angka tersebut didapat drimana ya kak? Random point atau ada metode khusus untuk menentukan nya. Terima kasih.
Pertama, terima kasih untuk semangat #sadarAPBN. Jangan lupa share, ya.
DeleteMenjawab pertanyaan Anda mengenai bagaimana cara memerintah dalam menetapkan target-targetnya, Pemerintah sudah pasti memiliki metode khususnya berdasarkan atas hasil penelitian yang dijadikan referensi seperti hasil penelitian dari World Bank, IMF, dan penelitian lainnya. Untuk metode penentuannya, saya kurang tahu, tetapi yang jelas bukan merupakan random decision karena tahap yang dilalui untuk mengesahkan APBN pun memang memiliki alur yang selektif dan hati-hati.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam.
Artikel yang sangat baik sekali,
ReplyDeleteTapi masih ada yang kurang ditelaah lebih lanjut oleh author
- Lingkup apa yang masih tidak tersentuh secara optimal oleh APBN sebelumnya sehingga harus diperbaiki di masa mendatang?
- Lingkup mana yang paling penting untuk diutamakan dalam APBnpN dan mangapa?
Terima kasih author, selamat untuk tulisan yang sangat informatif, menarik dan tajam
Untuk lingkup sektor mana saja yang masih belum tersentuh secara optimal oleh APBN secara spesifik saya tidak dapat menjawabnya. Namun, berdasarkan data per Juni 2016, menunjukkan bahwa masih ada Rp220 triliun dana Pemerintah Daerah yang mengendap di perbankan. Angka yang sesungguhnya cukup fantastis tersebut menunjukkan adanya ketidakoptimalan pengelolaan anggaran. Selain itu, kinerja realisasi belanja modal tahun 2015 yang sebesar 78% juga merupakan wujud kurang maksimalnya pengelolaan APBN. Sehingga, dalam hal ini yang dapat saya katakan adalah ketidakoptimalan pengelolaan anggaran secara keseluruhan dan tidak terpaut oleh sektor-sektor tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah pada tahun 2017 berupaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan anggaran agar maksud untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat tercapai.
DeleteMengenai sektor mana yang akan diutamakan dalam APBN 2017, pemerintah sejatinya akan mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6%, penurunan gini rasio menjadi sebesar 0,39 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 70,1.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam
Artikel yang menarik Mas Fajar, menurut saya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menjalankan kampanya #sadarAPBN patut diapresiasi, karena merupakan salah satu bentuk kesungguhan pemerintah untuk menunjukkan transparansi dalam hal APBN. Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat akan APBN saja tidak cukup untuk dapat mendatangkan feedback jika tidak dibarengi oleh pemahaman yang cukup dari masyarakat akan APBN itu sendiri, sehingga kemudian pertanyaannya adalah, menurut Mas Fajar pendekatan seperti apa yang tepat dalam hal edukasi APBN sehingga masyarakat tidak hanya sadar akan APBN yang diundangkan namun juga dapat memberikan feedback untuk perbaikan APBN-APBN selanjutnya?
ReplyDeleteTerima kasih.
Yap, saya setuju dengan mas Ayyasy kalau upaya Pemerintah dengan kampanye #sadarAPBN ini perlu diapresiasi sebagai bukti pendekatan pemerintah terhadap masyarakat dan pemaknaan demokrasi. Mengenai pertanyaan pendekatan dalam rangka edukasi dan meningkatkan pemahaman mengenai APBN, sejatinya seperti yang kita tahu bahwa pada jenjang SMP dan SMA, masyarakat sudah mendapatkan pemelajaran mengenai APBN secara menyeluruh. Sehingga yang perlu ditekankan sekarang adalah menarik minat masyarakat terutama professional untuk peduli dengan anggaran negerinya dan menyukseskan APBN. Pemerintah dapat bekerjasama dengan sektor privat untuk meningkatkan kepedulian para professional terhadap APBN. Sehingga, mereka yang memiliki pemahaman yang mumpuni/professional dapat berkontribusi untuk memberikan saran/kritik/komentar secara riil dan factual mengenai APBN sesuai dengan sektornya masing-masing, baik dalam sektor pertanian, kesehatan, dan lain-lain.
DeleteTerima kasih telah berkomentar,
Salam.
Wah Duta Baca kita ini selalu berusaha untuk berkontribusi nyata ya di kehidupannya, keren! Ohiya, Jar begini, saya melihat dari jawaban-jawaban Anda melalui komentar-komentar sebelumnya mengenai cara pemerintah untuk membuat masyarakat #SadarAPBN. Anda berkata bahwa pemerintah melakukan sosialisasi APBN melalui jumpa pers dan penulisan artikel elektronik, dan saya yakin jumpa pers dan penulisan artikel elektronik tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah dari APBN-APBN sebelumnya. Namun sekarang kita masih melihat bahwa banyak masyarakat yang belum #SadarAPBN. Ketidaksadaran tersebut kan terjadi karena banyak dari masyarakat yang tidak aktif di dunia maya, serta cenderung kurang peduli dengan berita. Jadi jumpa pers dan artikel elektronik tidak bisa meraih seluruh lapisan masyarakat.
ReplyDeleteMenurut Anda, kesalahan mendasar apa yang mungkin tidak disadari pemerintah sehingga masyarakat cenderung apatis dan pemerintah sulit untuk meningkatkan kesadaran-kesadaran masyarakat tentang program-program pemerintah? karena saya rasa banyak dari kita yang akan sepakat bahwa kesadaran mayoritas dari masyarakat tentang program pemerintah, dalam hal ini #SadarAPBN, tidak akan terealisasi dalam waktu dekat. Lalu, langkah jangka pendek apa yang menurut Anda lebih efektif dibandingkan jumpa pers dan penulisan artikel elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan APBN, serta langkah jangka panjang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kedepannya seluruh lapisan masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya tanpa harus "dituntun" terus menerus?
Overall Keren abis! Terus menginspirasi dan aktif, Bro!
Salam, #SadarAPBN
Mencoba menjawab pertanyaan dari mas Nugroho, sebenarnya kesalahan mendasar yang mungkin tidak disadari pemerintah adalah kurang pahamnya masyarakat mengenai APBN, pun kalau masyarakat sadar, mereka tidak mengerti mekanisme untuk memberikan komentar serta ambil peran dalam menyukseskan APBN. Jadi, agar #sadarAPBN terealisasi dengan baik dalam jangka pendek, Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada akademisi dan hal ini telah dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani di Universitas Padjajaran. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan suatu kerja sama dengan sektor privat sehingga menarik perhatian professional untuk menelisik APBN karena realitanya dalam sektor infrastruktur, pemerintah dan privat sektor dapat bersinergi untuk membangun infrastruktur yang berkualitas. Pengadaan lomba blog dan vlog terkait APBN seperti yang saya ikuti ini juga sebenarnya dapat memberikan afeksi yang lebih kepada masyarakat untuk mengetahui APBN. Terlebih, segmentasi dari lomba ini adalah akademisi, jurnalis, dan masyarakat pada umumnya. Namun, Pemerintah mungkin seharusnya juga dapat mengadakan lomba yang mana lebih variatif sehingga masyarakat dapat terdorong kembali untuk mengikutinya. Mengenai langkah panjang, saya pribadi mengharapkan perencanaan APBN dapat diinput secara online karena masyarakat akan lebih jelas lagi melihat penganggaran Pemerintah karena sekarang APBN masih diinput secara manual melalui program Microsoft excel dan semacamnya. Di luar daripada itu, masyarakat juga berperan untuk menyebarkan afeksi #sadarAPBN ini kepada lingkungan sekitarnya. Sehingga, terdapat kolaborasi dan sinergi dua arah yang saling mendukung dan menyukseskan.
DeleteTerima kasih telah berkomentar,
Salam #SadarAPBN.
Benar-benar bermanfaat,khusunya untuk orang2 awam yang tidak terlalu mengerti mengenai ini jadi bisa mengenalnya secara garis besar
ReplyDeleteTerima kasih,
Deleteuntuk dapat memelajari dan mengetahui secara detail APBN 2017 dan alokasi anggarannya, Anda dapat berkunjung ke www.kemenkeu.go.id/apbn2017 atau jika Anda ingin mengenal APBN itu sendiri, Anda dapat mempelajarinya di http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/elearning_apbn.swf.
salam #SadarAPBN
Halo, Fajar!
ReplyDeleteSungguh artikel yang menarik dengan penyampainnya yang terlihat convincing melalui data-data yang hadir di sana. Kedepannya, saya pun juga mengharapkan bawa upaya pemerintah menghadirkan kampanye #sadarAPBN dapat berdampak baik bagi masyarakat karena pemerintah berusaha telah berusaha untuk setransparan mungkin mengenai dana APBN ini. Selanjutnya mengenai infrastruktur, saya juga sangat setuju kalo pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan bangsa yang mana perlu diintensifkan pendanaannya. Sehingga, pembangungan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Terima kasih atas informasinya, Fajar.
Halo Andre!
DeleteTerima kasih atas kunjungannya dan kepeduliannya terhadap APBN. Jangan lupa untuk beritahu lingkungan sekitarmu untuk #SadarAPBN agar mereka juga dapat mengetahui APBN - anggaran negerinya - agar dapat ikutserta memajukan Indonesia.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam #sadarAPBN
Artikelnya luar biasa!
ReplyDeleteSaya pribadi mengharapkan bahwa dana APBN 2017 benar-benar diserap secara baik dan optimal agar maksud tujuannya tercapai. Pasalnya, banyak anggaran yang tidak dipergunakan secara optimal pada APBNP sebelumnya dan itu sangat disayangkan karena dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, saya sebenarnya tertarik untuk membahas penganggarab infrastruktur dalam APBN. Sepertinya Pemerintah memang memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat membangun Indonesia yang lebih baik, semoga saja anggaran yang telah dialokasikan sedemikian rupa tidak terkikis oleh birokrasi yang panjang sebelum dimanfaatkan.
Terima kasih mas Aulia!
DeleteSaya pun juga berharap agar dana APBN 2017 dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan ketidakoptimalan pada tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi pembelajaran.
Yap, pemerintah yang sedang menjalankan misinya untuk pembangunan Indonesia memang harus terus dimonitori dan diawasi sehingga korupsi karena panjangnya birokrasi dapat dihindari.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam #SadarAPBN
Saya secara pribadi tidak begitu mengenal dalam topik ini, namun saya tertarik dengan judul yang dipilih oleh penulis.
ReplyDeleteSaya memiliki dua pertanyaan yg sedikit keluar konteks dari topik tersebut. Apakah mungkin pemerintah menyelenggarakan sebuah sistem APBN terintegrasi secara online, di mana APBN yang terkucur dapat dipantau jalannya hingga ke APBD Kab/Kota? Jika memungkinkan, apa kendala yang mungkin terjadi? Karena saya masih sering mendengar opini "miring" publik yang sering mempertanyakan kejanggalan APBD Kab/Kotanya. Terima kasih.
Menurut saya akan ada kemungkinan untuk mengadakan sistem APBN yang terinegrasi online. Mengenai hal ini, sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta sudah lebih dulu mengimplementasi sistem e-budgeting APBD yang dapat dilihat rinciannya di situs website apbd.jakarta.go.id. Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa dengan sistem penganggaran elektronik, semua orang dapat melihat semua mata anggaran yang digunakan sehingga dapat meminimalisasi anggaran ghaib. Hasil survey yang dilakukan LSI pun menunjukkan bahwa 78,30% publik mendukung konsep e-budgeting Gubernur DKI Jakarta.
DeleteDi dalam website smartcity.jakarta.go.id dipaparkan bahwa nantinya sistem ini akan dijadikan model nasional. Sehingga kedepan, penyusunan APBN pun akan menggunakan sistem ini. Namun, masih diperlukan persiapan yang matang untuk menjadikan e-budgeting sebagai sistem yang dipakai dalam ABPN.
Berkenaan dengan kendala yang akan dihadapi, saya kurang tahu pasti. Namun, kalaupun ada, masyarakat dapat mengumpulkan usulannya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menyusun APBN menggunakan sistem elektronik atau e-musrenbang. Hal ini dapat dilakukan jika benar e-budgeting terimplementasi dengan apik dalam penyusunan APBN.
Terimas kasih,
Salam #SadarAPBN
Artikel yang sangat menarik dan lumayan menambah wawasan. Terima kasih atas usahanya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan APBN! Salam #SadarAPBN!
ReplyDeleteTerima kasih untuk Rue yang juga telah berkunjung dan menyempatkan diri untuk membaca artikel ini. Jangan lupa share artikel ini ke teman-temanmu ya.
DeleteSalam #SadarAPBN
Artikel yang menarik untuk dibaca. Ngomong-ngomong, bagaimana pendapat mas Fajar mengenai peningkatan nominal APBN dari tahun ke tahun, ironinya penerimaan utama negara (pajak) masih jauh dari target penerimaan di akhir tahun 2016 sekalipun ada program Tax Amnesty. Apakah anda cukup optimis dan realistis dengan APBN 2017, apakah anda yakin bahwasannya APBN 2017 tidak menimbulkan defisit? Memang sih, sektor penerimaan negara bukan hanya pajak. Masih ada PNBP seperti cukai, pungutan ekspor impor, retribusi, dll. Namun tetap saja pajak merupakan bagian yang vital bagi penerimaan negara.
ReplyDeleteDibalik semua kecemasan saya di atas, saya setuju bahwasannya masyarakat perlu dan wajib tahu mengenai APBN beserta transparansinya. Hal ini bisa menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pada akhirnya APBN sangatlah penting untuk pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah Indonesia.
Salam sekut! #SadarAPBN
DeleteSebenarnya yang dapat saya katakan adalah bahwa APBN 2017 disusun dengan bijaksana dan berdasarkan atas basis-basis penelitian yang selaras. Jadi, jika dipertanyakan mengenai keoptimisan mengenai APBN 2017, saya pribadi optimis jika melihat jumlah penerimaan dari pajak yang pada tahun ini ditingkatkan daripada tahun sebelumnya dan cenderung ambisius karena ingin melihat dari sisi realisasi tax amnesty serta kemampuan untuk melakukan identifikasi sumber-sumber pajak baru untuk bisa mendapatkan pertumbuhan penerimaan pajak terutama dari non-migas. Namun, Kementerian Keuangan melakukan dengan hati-hati supaya tidak terlihat sebagai sesuatu yang tidak realistis dan menimbulkan peramasalahan kredibilitas.
Yap, terima kasih karena telah setuju mengenai perlunya kesadaran masyarakat untuk #sadarAPBN dan mendukung transparansi yang dilakukan Pemerintah.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam #SadarAPBN
Ola jar!
ReplyDeleteLewat pembahasan ini saya sebenernya paham kalau pemerintah ingin mengimplementasikan demokrasi dengan cara mengajak masyarat untuk turut berperan dalam mengawasi keuangan APBN sebagai wujud transparansi. Lalu, mengawasinya dengan cara apa, ya? Apakah dalam bentuk pelaporan cash flow atau statement of financial position per bulan/triwulan/quartal?
Jika benar hal-tersebut dimaksudkan dalam rangka bentuk transparansi Pemerintah, bukannya hal ini justru akan membebani Pemerintah dari segi waktu dan financial? Penyusunan laporan keuangan kan gak gampang. Terlebih, dengan kontekstualisasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang massive ini.
Namun, di luar dari substansi ini, saya mengapresiasi Penulis untuk membawakan topik APBN 2017 dan menjelaskannya dengan baik. Di sini saya juga melihat diskusi antara penulis dan yang berkomentar sangatlah menarik. Semoga bisa jadi pertimbangan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas APBN.
Sejatinya Pemerintah memang memberikan pelaporan terkait alokasi APBN itu sendiri. Namun, untuk laporan tersebut per apa, dalam Pasal 35 UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN tahun Anggaran 2017 disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 2017, Pemerintah membuat laporan pelaksanaan APBN semester pertama. Untuk bentuk pengawasan masyarakat secara riil, sejatinya hal ini telah diatur di dalam SEB Mendagri-Bappenas Tahun 2005 (SEB 0259/M.PPN/I/2005) melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pada dasarnya dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Selain itu, dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur partisipasi masyrakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana tidak terkecuali UU APBN. Sehingga dalam hal ini, banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengawasi aliran dana APBN.
DeleteTerima kasih atas arpesiasinya, yap, pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan memang sangat luar biasa. Hal ini menunjukkan masih pedulinya masyarakat terhadap negerinya, khususnya APBN.
Terima kasih telah berkomentar,
Salam #SadarAPBN
I was reading this very intriguing text, I'm an Indo-American that is very interested in Indonesia's economical and political system. I was just wondering, from prior research I have found out that the money being budgets that are being implemented within the country has failed to reach every Island and citizen to fulfill fundamental needs. Do you think that if the people themselves were aware of this they will benefit from governmental policy or will the implications of awareness be just for naught? Thank you! I love your writing by the way. You should come to the States and we can meet up!
ReplyDeleteWow, thank you. I couldn't believe this writing could reach your country right now. Regarding to your question, i think if the people were aware of this campaign they will have some chances to be participated on Indonesia development. If this #SadarAPBN goes well on society, they (professional to be specified) could help government by giving their suggestions to Ministry of Finance.
DeleteAnyway thanks for the compliment and yes, we should meet up!
and one more, don't forget to share #SadarAPBN to your Indonesian friends in U.S. :D
Thank you for your comment,
#SadarAPBN
Artikel yang sangat menarik dan penulisnya pun menyampaikannya dengan baik. Salam #sadarAPBN
ReplyDeleteTerima kasih telah berkunjung dan menyempatkan waktunya untuk membaca artikel terkait APBN 2017 ini. Jangan lupa sebarkan artikel ini ke teman-teman mu, ya!
DeleteTerima kasih telah berkomentar,
Salam #SadarAPBN
Sungguh artikel yang menggugah otak ya. Salut untuk Penulis sudah berhasil menyampaikan fakta yang normalnya susah dicerna menjadi cukup singkat padat dan jelas, aku yang kebetulan awam dengan topik ini bisa cukup tersadarkan soal APBN 2017. Kemarin kemarin sih cuma tau APBN tuh anggaran belanja negara udah gitu doang wkwk
ReplyDeleteSelain itu, diskusi di kolom komentar cukup berbobot ya, banyak pertanyaan yang mempertanyakan kebijakan pemerintah dan Penulis dengan lihai bisa menjawab secara netral sesuai dengan fakta yang ada. Salut sekali lagi :)
Hmm tapi agak janggal sih dengan program #SadarAPBN. Memang motivasi diadakannya program ini baik adanya, untuk transparansi dan segala macamnya, tapi apakah efektif? Nggak usah jauh jauh ngomongin teknologi informasi yang nggak merata dan tingkat literasi, yang punya pengetahuan lebih dan dibekali fasilitas memadai aja nggak sedikit yang memilih untuk menutup mata terhadap isu isu yang berhubungan dengan pemerintah. Ada yang sudah apatis, ada yang merasa itu bukan urusan dia, ada yang merasa rendah diri untuk berpendapat, dsb. Aku yakin kasus itu juga terjadi di sekitar penulis bukan? Makanya penulis termotivasi untuk ikut #SadarAPBN. Nah menurut penulis sendiri, gimana tuh cara yang ampuh untuk menangani mereka mereka yang berkemampuan tapi tidak memberdayakan kesempatan dengan baik? Karena menurut saya, mengubah pemikiran miring begitu lebih susah dari menjejalkan pemikiran baru pada otak otak yang belum mengetahui :)
Salam #SadarAPBN